Bandarlampung, Baraindonesia.com – Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung menyatakan akan memanggil pihak sekolah yang diduga melakukan pungutan dalam program Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Langkah ini menyusul laporan dari masyarakat dan pemberitaan media mengenai adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada orang tua siswa.
Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung, Agus Purwanto, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai informasi terkait dugaan pungutan tersebut.
“Iya, informasi itu memang sudah kami dengar, baik dari media maupun langsung dari masyarakat,” ujar Agus.
Untuk memastikan kebenarannya, DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandarlampung. Agus menegaskan, pihaknya ingin mengetahui secara detail apakah benar terjadi pungutan dalam pelaksanaan ANBK dan dasar kebijakan yang digunakan.
“Kami perlu tahu seperti apa prosesnya, apakah benar ada pungutan, dan jika iya, atas dasar apa. Jadi kami akan segera berkoordinasi dengan Disdik,” katanya.
Sebagai langkah awal, Komisi IV berencana memanggil pihak sekolah bersama Disdikbud guna meminta penjelasan resmi. DPRD berharap, seluruh pelaksanaan program pendidikan di Kota Bandarlampung sesuai aturan pemerintah pusat dan tidak memberatkan orang tua siswa.
“Harapan kami, seluruh pelaksanaan program pendidikan di Kota Bandarlampung mengikuti aturan pemerintah pusat dan tidak memberatkan orang tua siswa. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi pungutan untuk uang komite,” ucap Agus.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dana dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk menyukseskan ANBK. Menurutnya, anggaran dari pemerintah pusat sering kali tidak mencukupi kebutuhan teknis di lapangan.
“Intinya, kami akan mencari informasi lebih lanjut dari pihak sekolah dan dinas agar persoalan ini bisa menemukan titik terang,” tandasnya. (*)
