Bandarlampung, Baraindonesia.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Lampung (AML) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung atas komitmen dan upayanya dalam meningkatkan percepatan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, Bandalampung, Kamis (25/7/2025).
Dukungan ini disampaikan merespons paparan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Abung Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung.
Dalam rapat tersebut, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan prioritas utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa per 1 Juli 2025, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Lampung telah mencapai 8.874.291 jiwa atau sekitar 97,05% dari total jumlah penduduk. Meski begitu, tingkat keaktifan peserta berdasarkan regulasi baru tercatat hanya sebesar 68,97% atau sekitar 6,3 juta jiwa.
Untuk itu, Pemprov Lampung mendorong sinergi lintas sektor serta kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna mengevaluasi kebutuhan anggaran dan mempercepat langkah menuju target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98%.
“Pemprov Lampung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat pencapaian target JKN-KIS. Fokus kita tidak hanya pada penganggaran, namun juga pada realisasi pembayaran yang tepat waktu dan akurat,” tegas Marindo.
Ia menambahkan bahwa saat ini anggaran JKN yang dialokasikan oleh Pemprov Lampung mencapai Rp95 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menanggung biaya kesehatan sekitar 3 juta jiwa atau setara dengan 30% dari total penduduk Lampung.
LSM AML menilai langkah-langkah tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar masyarakat dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas.
“Kami berharap kolaborasi antarlembaga dan pemerataan layanan di seluruh daerah akan mempercepat tercapainya UHC secara menyeluruh di Provinsi Lampung,” tutup Sunawardi.
Dengan capaian ini, Lampung dinilai berada di jalur yang tepat dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (ido)
