Bandarlampung, Baraindonesia.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Lampung (AML) menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, Selasa (22/7/2025).
AML mengungkapkan, proyek-proyek yang menyangkut anggaran miliaran rupiah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, dengan hasil pekerjaan yang dinilai mengecewakan.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan antara lain pembangunan ruang kelas baru di UPT SD Negeri 1 Kamilin dan SD Negeri 1 Sinarbaru Timur, serta rehabilitasi ruang kelas di SD Negeri 2 Wonodadi, SD Negeri 2 Margakaya, dan SD Negeri 1 Madaraya.
“Dari hasil investigas, kami menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ungkap Sunawardi, Ketua LSM AML dalam konferensi persnya.
AML juga menduga adanya indikasi pengondisian pemenang tender secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang patut dicurigai sebagai bagian dari pola KKN terorganisir.
“Selain itu kami juga, menyoroti dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dengan modus penjualan foto Presiden, Gubernur, dan Bupati kepada pihak sekolah,” terangnya.
Menanggapi temuan tersebut, AML mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut.
AML juga meminta Bupati Pringsewu untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu atas dugaan pembiaran terhadap praktik-praktik menyimpang tersebut.
“Banyak proyek terlihat cepat rusak karena diduga menggunakan bahan non-standar dan pengerjaan asal jadi. Ini jelas merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya. (ido)
