Jakarta, Baraindonesia.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menghadapi tugas berat usai menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan harus menjadi momentum untuk merespons keresahan publik yang belakangan ini banyak disuarakan dalam aksi demonstrasi.
Misbakhun menekankan bahwa masyarakat membutuhkan kebijakan fiskal yang manfaatnya bisa langsung dirasakan, terutama dalam menghadapi tekanan biaya hidup dan ketidakadilan ekonomi. Ia menilai, tuntutan publik merupakan refleksi dari kondisi riil yang dialami rakyat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” kata Misbakhun di Jakarta, dilansir cnbcindonesia.com, Rabu (10/9/2025).
Meski sebelumnya ia mengusulkan penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, Misbakhun menilai langkah tersebut belum cukup. Ia kemudian merekomendasikan lima kebijakan alternatif yang dianggap lebih tepat sasaran.
Pertama, pemerintah diminta memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Misbakhun menilai kebocoran subsidi selama ini membuat bantuan tidak sepenuhnya dirasakan kelompok miskin.
Kedua, program padat karya perlu diperluas dan UMKM diberi insentif. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru lebih mendesak ketimbang sekadar memberi keringanan pajak.
Ketiga, pemerintah harus segera mengendalikan harga pangan melalui penguatan cadangan nasional dan distribusi logistik. Ia menekankan operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit tidak boleh ditunda.
Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial dengan mengaktifkan kembali bantuan langsung tunai (BLT) yang terbukti efektif pada masa pandemi COVID-19.
Terakhir, Misbakhun menekankan pentingnya reformasi fiskal progresif agar APBN tetap sehat tanpa menambah beban rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar seharusnya memberikan kontribusi lebih besar.
Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan mengawal kebijakan strategis pemerintah di bidang perekonomian. Ia menyebut, keberpihakan negara terhadap rakyat kecil menjadi kunci menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
“Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil,” tutupnya. (*)
