BARAINDONESIA.COM — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung menyampaikan tujuh masukan strategis dalam pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra Yunika Indahyati dalam rapat paripurna DPRD Bandar Lampung, Kamis, (31/7/2025).
Dilansir dari Rilis.id, menurut Yunika, masukan tersebut mencakup berbagai isu mendasar yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari layanan publik hingga tata kelola pemerintahan.
Pertama, Fraksi Gerindra menyoroti belum meratanya kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di wilayah pinggiran kota. “Pemerataan kualitas dan akses pelayanan perlu menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan antarkawasan,” ujarnya.
Kedua, soal sampah dan lingkungan hidup. Gerindra menilai pengelolaan sampah belum sistematis dan berkelanjutan. Penumpukan di TPS masih kerap terjadi, sementara pengolahan air lindi dinilai belum maksimal. Fraksi ini juga mengingatkan janji pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dalam RPJMD sebelumnya yang belum terealisasi. “Kami meminta agar program tersebut kembali dimasukkan secara konkret dalam RPJMD 2025-2029,” kata Yunika.
Ketiga, Gerindra menekankan pentingnya perluasan lapangan kerja dan penguatan sektor UMKM. Strategi nyata untuk membuka kesempatan kerja, mendorong investasi, serta pengembangan koperasi dan UMKM digital dinilai mendesak untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Keempat, perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan. Fraksi ini menilai perlu ada sistem layanan pengaduan yang kuat, rumah aman, pendampingan psikologis, serta edukasi publik untuk pencegahan kekerasan berbasis gender.
Kelima, pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemkot. Digitalisasi layanan publik dinilai harus dipercepat agar lebih transparan, efisien, dan inklusif.
Keenam, pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir. Gerindra menekankan perlunya pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan sistem pengendalian banjir, khususnya di kawasan padat penduduk. “Pembangunan harus berpihak pada masyarakat kecil dan menjunjung keadilan sosial,” ujar Yunika.
Ketujuh, Fraksi Gerindra mendorong agar RPJMD memiliki indikator kinerja yang realistis, terukur, dan akuntabel. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan RPJMD tidak sekadar dokumen formalitas. “RPJMD harus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah menjalankan amanat rakyat,” tandasnya. (*)
