BANDAR LAMPUNG– Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau PIP-WK tetap digelar anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Irfan Setiawan, Jumat (31/7/2026), meski kondisi kesehatannya masih dalam pemulihan pascastroke.
Irfan tampak hadir menggunakan kursi roda dan mengalami kesulitan saat menyampaikan materi. Pemandangan itu memicu pertanyaan publik: di mana peran kelembagaan DPRD dalam memastikan kelayakan pejabatnya bertugas?
Sebelum kegiatan, beredar kabar DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung sempat melarang pelaksanaan PIP-WK karena Irfan dinilai belum pulih. Namun, tidak ada sikap tegas dari pimpinan DPRD untuk menunda atau mengevaluasi agenda tersebut, diduga adanya indikasi ketakutan sang wakil rakyat dengan beredar nya issue Pergantian Antar Waktu (PAW)?
Fakta ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan internal DPRD. Ketika kesehatan seorang wakil rakyat menjadi sorotan publik, lembaga seharusnya hadir memberi kepastian, bukan membiarkan polemik liar.
“Publik berhak tahu, siapa yang memberi persetujuan kegiatan ini? Apakah DPRD sudah melakukan asesmen kesehatan sebelum memberi lampu hijau?” ujar seorang pengamat pemerintahan di Bandar Lampung.
DPC PDIP dan DPRD bungkam
Hingga berita ini diturunkan, baik DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung maupun Sekretariat DPRD belum memberikan klarifikasi resmi. Ketua DPC, Dedi Yuginta, juga belum merespons.
Diamnya dua institusi ini justru mempertebal tanda tanya. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara untuk kegiatan PIP-WK, publik berhak mendapat jawaban: apakah agenda ini mementingkan citra politik atau benar-benar mengutamakan pelayanan dan kondisi objektif pejabatnya.
Kritik pun mengarah ke DPRD Kota Bandar Lampung. Lembaga legislatif dinilai abai dalam melindungi anggotanya sekaligus menjaga marwah institusi.*
