BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat langkah transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung dalam kegiatan sosialisasi inovasi daerah yang digelar di Aula Semergou pada Rabu (20/5/2026).
Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi nasional dan daerah terkait inovasi serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis teknologi. Seluruh perangkat daerah diminta untuk mengembangkan dan mengintegrasikan inovasi layanan berbasis digital dalam setiap sektor pelayanan publik.
Instruksi ini mencakup seluruh bidang layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, hingga layanan keamanan. Unit pelaksana seperti sekolah menengah pertama dan puskesmas juga didorong untuk memperkuat atau mengembangkan sistem layanan digital guna meningkatkan efisiensi dan akses masyarakat.
Pemerintah Kota menekankan bahwa inovasi harus difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, pemangkasan birokrasi, serta percepatan respons terhadap kebutuhan warga.
Selain itu, aparatur sipil negara didorong untuk lebih adaptif dan terbuka terhadap perubahan, serta berani menghadirkan terobosan baru yang berdampak langsung pada masyarakat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menggandeng Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra pendampingan dalam pengembangan inovasi daerah.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bandar Lampung sebagai kota yang modern, responsif, dan berbasis teknologi dalam memberikan pelayanan publik.
