BANDAR LAMPUNG – Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung untuk membeli 211 unit sepeda motor Honda Vario 160 di APBD Murni 2027 menuai sorotan. Pasalnya, kebutuhan dasar siswa seperti seragam sekolah justru disebut belum terpenuhi sepenuhnya.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibahas bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, anggaran pengadaan motor dinas tersebut dipatok Rp8.799.966.000 atau sekitar Rp41,71 juta per unit.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung, M. Nur Ramadhan, membenarkan adanya rencana tersebut. Ia menyebut anggaran pendidikan 2027 secara keseluruhan justru turun sekitar Rp4 miliar dibanding tahun 2026.
“Enggak, kalau dari 2026 turun, sekitar 4 miliar kalau nggak salah, saya lihat,” kata Nur Ramadhan usai rapat pembahasan RKA bersama Komisi IV, Kamis (15/10/2026).
Nur Ramadhan menjelaskan, ratusan motor itu diperuntukkan bagi seluruh kepala sekolah. Rencana ini disebut sebagai keinginan Wali Kota agar mobilitas kepala sekolah lebih fleksibel dan cepat.
“Semua kepala sekolah. Tapi masih mau dibahas lagi di Banang oleh Komisi. Ya, untuk memudahkan mobilisasi kepala-kepala sekolah aja, Penginnya Bunda supaya kepala sekolah itu bisa lebih apa, fleksibel, lebih cepat,” ujarnya.
Namun, rencana tersebut mendapat catatan dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah. Ia meminta Disdikbud memprioritaskan sarana dan prasarana sekolah, baik SD maupun SMP.
Dalam rapat, Asroni membeberkan kebutuhan anggaran seragam sekolah mencapai hampir Rp8,9 miliar, sementara yang baru teralokasi sekitar Rp5 miliar. Ia pun mempertanyakan urgensi pengadaan motor.
“Kalau ini enggak terlalu prioritas, tahun depan yang dianggarkan lagi yang lain,” kata Asroni.
Asroni juga mengusulkan agar pengadaan motor digeser ke anggaran perubahan, sehingga anggaran murni bisa difokuskan untuk kebutuhan mendesak seperti seragam.
Persoalan seragam sendiri disebut kerap terlambat setiap tahun. Asroni menyoroti distribusi seragam batik yang seharusnya bisa dilakukan sejak Desember agar tidak molor.
“Untuk seragam untuk batik, kan jelas. Kenapa enggak yang Desember nih? Dari Desember baru didistribusikan. Itu kan terjadi apa? Dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Terkait harga satuan Rp41,71 juta per motor, Asroni meminta Disdikbud memberikan rincian terbuka. Nilai pagu tersebut perlu diperjelas, mulai dari spesifikasi kendaraan, pajak, hingga komponen lain, agar tidak menimbulkan salah tafsir jika dibandingkan dengan harga pasaran.
Diketahui, rencana pengadaan 211 motor Honda Vario 160 ini masih dalam tahap pembahasan RKA Murni 2027 di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Keputusan final masih menunggu pembahasan lanjutan. (*)
